2015-03-27: Disiplin adalah sikap yang harus terus dijaga dan dilaksanakan | 2015-03-27: Pajak merupakan pendapatan utama pemda Sukabumi | 2015-03-27: Sukabumi membaik dari tahun sebelumnya: info |
Pencarian

Kalender & Kontak
Link
Polling

Statistik User
167310
Pengunjung hari ini : 51
Total pengunjung : 84139
Hits hari ini : 110
Pengunjung Online : 1
Diposting tanggal: 29 Maret 2017

BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KABUPATEN SUKABUMI

A TUGAS POKOK DAN FUNGSI
 

Bidang Bina Keswadayaan dan Kelembagaan Masyarakat  dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, Bidang Bina Keswadayaan dan Kelembagaan Masyarakat membawahkan Sub Bidang Bina Keswadayaan Masyarakat dan Sub Bidang Bina Kelembagaan Masyarakat yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pembinaan Keswadayaan dan Kelembagaan Masyarakat.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Keswadayaan dan Kelembagaan Masyarakat mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Keswadayaan dan Kelembagaan Masyarakat.
  2. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinaasi dan evaluasi bahan kebijakan teknis, fasilitasi koordinasi dan evaluasi di bidang pembinaan keswadayaan dan kelembagaan masyarakat.
  3. Pembinaan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan tugas di bidang bina keswadayaan masyarakat; bina kelembagaan masyarakat.
  4. Pembinaan keswadayaan dan kelembagaan masyarakat.
  5. Pengembangan keswadayaan dan kelembagaan masyarakat.
  6. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang keswadayaan dan kelembagaan masyarakat.
  7. Pelaksanaan koordinasi dan kerrjasama di bidang tugasnya.
  8. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas.
  9. pelaporan hasil pelaksanaan tugas
   
 
   
B PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG BINA KESWADAYAAN DAN KELEMBAGAAN MASYARAKAT TAHUN 2014
 

Ada beberapa Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Keswadayaan dan Kelembagaan Masyarakat pada Tahun 2014, diantaranya :

Pendampingan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat
PNPM Mandiri Perdesaan di Kabupaten Sukabumi pada Tahun 2007 yang dikembangkan melalui pembiayaan bersama (Cost Sharing) antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah. Partisipasi dalam penyediaan pembiayaan PNPM Mandiri Perdesaan tersebut merupakan salah satu prasyarat bagi daerah apabila menginginkan keikutsertaannya dalam PNPM Mandiri Perdesaan. Terdapat dua model pembiayaan yang disediakan oleh daerah yaitu : (1) penyediaan dana Pembinaan dan Administrasi Program (PAP)

Bantuan Langsung Masyarakat (BLM) dan (2) Penyediaan dana bantuan langsung Cost Sharing sebagai upaya memenuhi amanat yang terkandung dalam Keputusan Menteri Keuangan (KMK) Nomor : 35/KMK.07/2003, dimana daerah diwajibkan menyediakan dana pendamping dan besar proporsi hibah kepada daerah ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal daerah.

Berdasarkan Nota Kesepakatan yang ditandatangani oleh Bupati dan Ketua DPRD yang tertuang kedalam Naskah Perjanjian Urusan Bersama (NPUB), Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi mengajukan kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan berada di 41 Kecamatan yang meliputi 326 Desa/Kelurahan termasuk diantaranya adalah Kecamatan Kabandungan yang ditetapkan menjadi lokasi Percepatan dan Pengiatan MP3KI. Sedangkan kegiatan PNPM Generasi di Kabupaten Sukabumi berada di 22 Kecamatan yang meliputi 154 Desa dengan dana alokasi Cost Sharing APBD DDUB PNPM Mandiri Perdesaan sebesar 5% dari total BLM PNPM Mandiri Perdesaan – Generasi

 

Sasaran dari kegiatan Pendamping PNPM Mandiri Perdesaan adalah kelompok masyarakat yang ditetapkan dalam MAD.

  • Pada Tahun Anggaran 2007, lokasi Cost Sharing PPK Fase III berada di Kabupaten Sukabumi ada di 11 Kecamatan meliputi 83 Desa.
  • Pada Tahun Anggaran 2008, lokasi PNPM di Kabupaten Sukabumi berada di 22 Kecamatan terdiri dari 10 Kecamatan lokasi lama (lanjutan Tahun 2007) dan 12 Kecamatan Lokasi Baru.
  • Pada Tahun Anggaran 2009, lokasi PNPM di Kabupaten Sukabumi berada di 26 Kecamatan terdiri dari 17 Kecamatan lokasi lama (lanjutan Tahun 2008) dan 9 Kecamatan Lokasi Baru.
  • Pada Tahun Anggaran 2010, lokasi PNPM di Kabupaten Sukabumi berada di 41 Kecamatan terdiri dari 26 Kecamatan lokasi lama (lanjutan Tahun 2009) dan 15 Kecamatan Lokasi Baru.
  • Pada Tahun Anggaran 2011, lokasi PNPM di Kabupaten Sukabumi berada di 41 Kecamatan (lanjutan Tahun 2010).
  • Pada Tahun Anggaran 2012, lokasi PNPM di Kabupaten Sukabumi berada di 41 Kecamatan, meliputi 41 Kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan dan 22 Kecamatan lokasi PNPM Generasi Sehat - Cerdas.
  • Pada Tahun Anggaran 2013 dan 2014, lokasi PNPM di Kabupaten Sukabumi berada di 41 Kecamatan, meliputi 41 Kecamatan lokasi PNPM Mandiri Perdesaan dan 22 Kecamatan lokasi PNPM Generasi Sehat - Cerdas.
  • Kemudian berdasarkan Surat Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas, tanggal 14 November 2013 tentang Daftar Lokasi dan Alokasi Program MP3KI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia) T.A. 2014, diantaranya adalah Kecamatan Kabandungan Kabupaten Sukabumi ditetapkan menjadi lokasi Percepatan dan Penguatan MP3KI dengan alokasi BLM sebesar Rp. 8 Milyar
 

Dalam bidang pembangunan yang mengedepankan pendekatan partisipatif, Kabupaten Sukabumi telah terlibat dalam program pemberdayaan yang menjadi issue utama pemerintah pusat dengan mensinergikannya ke dalam Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM).

Dalam pelaksanaannya program ini terdiri dari tiga komponen utama, yaitu

  1. Dana BLM (Bantuan Langsung Masyarakat)  untuk kegiatan pembangunan,
  2. Dana Operasional Kegiatan (DOK) untuk kegiatan perencanaan pembangunan partisipatif dan kegiatan pelatihan masyarakat (capacity building),  dan
  3. Pendampingan masyarakat yang dilakukan oleh para fasilitator pemberdayaan, fasilitator teknik dan fasilitator keuangan

Perjalanan PNPM di Kabupaten Sukabumi tentunya telah banyak memberikan kontribusi untuk perbaikan masyarakat, fokus kegiatan yang selama ini dilakukan oleh kegiatan PNPM diarahkan untuk mendukung peningkatan infrastruktur sarana prasarana desa, (jalan, jembatan, irigasi, air bersih dll) kegiatan ekonomi produktif, peningkatan derajat kesehatan dan peningkatan kualitas pendidikan.

   
 

Penguatan Kelembagaan Masyarakat

 

Regulasi Undang-undang (UU) 32/2004, PP 72/2005, Permendagri 5/2007 dan lahirnya UU 6/2014, desa dan kelembagaan masyarakatnya seolah memasuki fajar baru dengan segenap harapannya. Meskipun sudah dijamin dengan perangkat hukum yang ada, ternyata desa hingga kini terus saja menyisakan segala persoalannya.

Tidak sedikit ragam lembaga kemasyarakatan yang hadir di desa, seperti Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K), Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K), Lembaga Adat, Tim Penggerak-Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK), Rukun Tetangga/Rukun Warga (RT/RW), Karang Taruna dan Lembaga Kemasyarakatan lainnya, selama ini  belum mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal seperti harapan masyarakat.

Fenomena masih rendahnya kualitas layanan masyarakat, belum optimalnya partisipasi masyarakat, miskinnya jejaring kemitraan dan spirit dan roh pemberdayaan masyarakat belum menempati posisi terhormat di tengah masyarakat serta ia belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat dengan mendayagunakan sumberdaya lokalnya sebagai mitra kerja pemerintah desa untuk mengelola, merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan menggali swadaya gotongroyong masyarakat.

Usaha peningkatan dan pemeliharaan kesehatan masyarakat merupakan tugas serta tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Salah satu bentuk partisipasi masyarakat dalam bidang kesehatan dilaksanakan melalui Posyandu. Posyandu adalah merupakan salah satu lembaga masyarakat yang berada di Desa/Kelurahan dibentuk dalam upaya memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan dasar, pendidikan dan ekonomi yang dikelola, dibentuk dan diselenggarakan dari, oleh dan untuk masyarakat. Mengingat begitu pentingnya peran Posyandu sebagai wahana pelayanan dari berbagai program menuntut partsisipasi masyarakat sebagai tumpuan dalam upaya meningkatkan fungsi 

dan kinerja Posyandu, sehingga diharapkan akan mempercepat penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan bayi yaitu dengan Program KIA, KB, IMUNISASI, GIZI, Penyakit Diare, ISPA, dll. Dalam rangka peningkatkan motivasi dan kinerja Pokjanal Posyandu baik ditingkat Kabupaten dan tingkat Kecamatan diperlukan adanya Fasilitasi Pokjanal Posyandu secara terpadu dan berjenjang di Kabupaten Sukabumi.

Begitu halnya dengan semakin pudarnya fungsi-fungsi wadah/kanal aspirasi, penggerak prakarsa, partisipasi, peningkatan kualitas layanan masyarakat, menjaga spirit persatuan kesatuan dan pendorong/penggerak pengembangan potensi SDA yang berkoneksi dengan kelestarian lingkungan hidup.  Untuk mendukung pelaksanaan pelestarian nilai-nilai gotong royong melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan, perlu dilaksanakan kegiatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat yang memngikutsertakan seluruh komponen bangsa termasuk unsur Departemen, dan Lembaga Pemerintah non departemen.

Apabila kondisi tersebut berulang pada setiap tahun akan berdampak pada menurunnya tingkat partisipasi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan riil melalui pembangunan. Hal ini pada jangka panjang justru hanya akan semakin menipis bahkan lenyapnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah. Oleh karenanya, kegiatan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat desa menjadi penting
 

Secara garis besar lingkup pekerjaan yang dilakukan adalah :

  1. Rakor Pokjanal Posyandu dengan Instansi terkait.
  2. Pelatihan Pokja Posyandu.
  3. Revitalisasi Posyandu TK. Kabupaten.
  4. Penilaian Posyandu TK. Kabupaten.
  5. Rapat Koordinasi BBGRM.
  6. Verifikasi BBGRM Tk. Kabupaten.
  7. Verifikasi BBGRM Tk. Provinsi.
  8. Verifikasi BBGRM Tk. Nasional.
  9. Sosialisasi LPM.
  10. Sosialisasi KPM.
  11. Monitoring dan evaluasi
   
 

Fasilitasi Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa

 

Salah satu misi yang diusung oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistim Perencanaan Pembangunan Nasional adalah membangun harmonisasi antara berbagai kutub perencanaan yang ada, yaitu perencanaan teknokratis, perencanaan politis, perencanaan partisipatif. Muara akhir dari upaya tersebut adalah terakomodirnya aspirasi dan kebutuhan berbagai stakeholders dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran pembangunan

Realitas yang ada menunjukkan bahwa kutub perencanaan teknokratis dan perencanaan politis masih mendominasi alokasi anggaran pembangunan daerah. Sementara di lain pihak, hasil-hasil perencanaan partisipatif yang merupakan representasi aspirasi masyarakat masih kurang mendapat tempat dalam pembagian alokasi anggaran pembangunan. Ketimpangan tersebut tidak hanya memunculkan persoalan manajerial perencanaan saja, tetapi lebih jauh dari itu, telah muncul anggapan bahwa pengalokasian anggaran pembangunan daerah kurang mampu mengakomodir kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Permasalahan yang mengakibatkan munculnya ketimpangan berbagai kutub perencanaan tersebut adalah rendahnya mutu proses dan mutu hasil perencanaan partisipatif. Disamping itu, hasil-hasil perencanaan partisipatif belum mampu dikanalisasi untuk mewarnai hasil perencanaan teknokratis dan perencanaan politis.

Berangkat dari kenyataan tersebut diatas, maka upaya memperkuat proses perencanaan partisipatif dipandang sebagai langkah strategis dalam mewujudkan harmonisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan. Perbaikan tersebut meliputi aspek metodologi, kualitas proses dan dukungan pendampingan yang memadai, sehingga dalam pelaksanaan Musrenbang Desa ini diharapkan dapat membantu terwujudnya proses Musrenbang Desa yang lebih berkualitas.

Ada beberapa tahapan yang dilaksanakan dalam kegiatan Musrenbangdes yaitu :

  1. Pembentukan Tim Fasilitasi Musrenbangdes Tk Kabupaten.
  2. Pembentukan Tim Fasilitasi Musrenbangdes Tk. Kecamatan.
  3. Menyiapkan data/informasi tentang program/proyek/ kegiatan yang akan masuk ke desa pada tahun 2014.
  4. Penyusunan Format Permen 66 Tahun 2007 sesuai dengan sistimatika yang telah ditetapkan.
  5. Identifikasi peserta Musrenbangdes yang merepresentasikan keterwakilan kelompok-kelompok kepentingan, termasuk kelompok perempuan.
  6. Penentuan Jadwal dan tempat pelaksanaan Musrenbangdes.
  7. Melakukan finalisasi dokumen berdasarkan masukan dan penyempurnaan yang telah ditetapkan dalam Musrenbangdes untuk disampaikan kepada BAPPEDA sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan
   
C PENUTUP
  Demikian sekilas pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Keswadayaan dan Kelembagaan Masyarakat pada Tahun 2014. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima Kasih