2015-03-27: Disiplin adalah sikap yang harus terus dijaga dan dilaksanakan | 2015-03-27: Pajak merupakan pendapatan utama pemda Sukabumi | 2015-03-27: Sukabumi membaik dari tahun sebelumnya: info |
Pencarian

Kalender & Kontak
Link
Polling

Statistik User
167314
Pengunjung hari ini : 51
Total pengunjung : 84139
Hits hari ini : 114
Pengunjung Online : 1
Diposting tanggal: 29 Maret 2017

BIDANG KEUANGAN DAN ASET DESA

KABUPATEN SUKABUMI

A PENDAHULUAN
 

Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa membawahkan Sub Bidang Bina Pemberdayaan Ekonomi Desa dan Sub Bidang Bina Pengembangan Kewirausahaan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi desa.

 

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa mempunyai fungsi :

  1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa.
  2. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang pembinaan pemberdayaan usaha ekonomi desa.
  3. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaksanaan tugas di bidang bina pemberdayaan ekonomi desa; bina pengembangan kewirausahaan dan penerapan teknologi tepat guna.
  4. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan usaha ekonomi desa.
  5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya.
  6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas.
   
 
   
B

PELAKSANAAN KEGIATAN BIDANG BINA PEMBERDAYAAN USAHA EKONOMI DESA TAHUN 2014

 

Ada beberapa Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa pada Tahun 2014, diantaranya:

Fasilitasi Penguatan Perekonomian Mikro Perdesaan.

Pemberdayaan Usaha ekonomi masyarakat pedesaan merupakan langkah Strategis dalam meningkatkan dan memperkuat dasar kehidupan perekonomian dari sebagian besar rakyat Indonesia. Khususnya melalui penyediaan lapangan kerja dan mengurangi kesenjangan dan kemiskinan. Pemerintah Desa sebagai lembaga yang paling dekat dengan masyarakat memiliki posisi yang sangat strategis bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kapasitas Pemerintah Desa juga di tentukan oleh kemampuan untuk menghasilkan sumber-sumber

Pendapatan Asli Desa untuk mendukung penyelenggaran Pemerintahan Desa.Belajar dari pengalaman masa lalu, satu pendekatan baru yang diharapkan mampu menstimulan dan menggerakkan roda perekonomian di pedesaan adalah melalui pendirian kelembagaan ekonomi yang dikelola sepenuhnya oleh masyarakat desa. Lembaga ekonomi ini tidak lagi didirikan atas dasar instruksi Pemerintah. Tetapi harus didasarkan pada keinginan masyarakat desa yang berangkat dari adanya potensi yang jika dikelola dengan tepat akan menimbulkan permintaan di pasar.

Bentuk kelembagaan sebagaimana disebutkan di atas dinamakan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Badan usaha ini sesungguhnya telah diamanatkan di dalam UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (bahkan oleh undang-undang sebelumnya, UU 22/1999) dan Peraturan Pemerintah (PP) no. 72 Tahun 2005 Tentang Desa. Pendirian badan usaha tersebut harus disertai dengan upaya penguatan kapasitas dan didukung oleh kebijakan daerah (Kabupaten/Kota) yang memfasilitasi dan melindungi usaha ini dari ancaman persaingan para pemodal besar. Mengingat badan usaha ini merupakan lembaga ekonomi baru yang beroperasi di pedesaan dan masih membutuhkan landasan yang kuat untuk tumbuh dan berkembang. Pembangun landasan bagi pendirian BUMDesa adalah Pemerintah. BUMDesa dalam operasionalisasinya ditopang oleh lembaga moneter desa (unit pembiayaan) sebagai unit yang melakukan transaksi keuangan berupa kredit maupun simpanan ataupun sebagai unit yang mengelola kegiatan ekonomi mikro di pedesaan atau kegiatan ekonomi lain seperti pasar desa.

Dengan adanya BUMDesa maka kegiatan ekonomi di desa seyogyanya dapat memiliki wadah atau lembaga yang dapat mengelola secara baik, sehingga masyarakat akan memiliki akses lebih mudah dalam kaitan perekonomian di desa. Namun tentunya hal ini masih jauh dari sempurna sehingga pemerintah pusat maupun daerah masih harus memberikan pendampingan baik terhadap masyarakat maupun aparatur pemerintah desa kaitan pengelolaan kelembagaannya. Demikian juga pendampingan yang terkait fasilitasi penguatan pendanaannya maupun melalui penguatan sumber daya manusianya, karena seperti disampaikan di atas bahwa pengelolaan perekonomian melalui lembaga BUMDesa merupakan hal baru sehingga tentu saja penguatan awal untuk bergeraknya lembaga ini di desa masih perlu campur tangan pemerintah. Jika kelembagaan ekonomi kuat dan ditopang kebijakan yang memadai, maka pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan pemerataan distribusi aset kepada rakyat secara luas akan mampu menanggulangi berbagai permasalahan ekonomi di pedesaan. Berdasarkan hal tersebut maka dirasa masih perlu dukungan fasilitasi penguatan perekonomian mikro

perdesaan melalui stimulan pemerintah dalam penguatan permodalan serta bimbingan dan pelatihan BUMDesa, Pasar Desa dan kegiatan UP2K.

Maksud diadakannya kegiatan fasilitasi penguatan perekonomian mikro  perdesaan BUMDes, Pasar Desa dan UP2k adalah untuk membantu meningkatkan kapasitas dan kemampuan lembaga ekonomi mikro perdesaan terhadap lembaga ekonomi lain yang ada dilingkungan masyarakat tersebut. Sedangkan tujuannya yaitu diharapkan instrumen ini dapat menjadi primeover dalam menjembatani upaya penguatan Ekonomi di pedesaan dengan tetap memperhatikan kebutuhan serta potensi desa.

Ada beberapa kegiatan pemberian bantuan kepada kelompok diantaranya :

  1. Bantuan keuangan bagi BUMDesa Rp. 40.000.000,00 bagi 4 BUMDesa di Desa Loji Kec.Simpenan, Desa Cidadap Kec.Simpenan, Desa Nyangkowek Kec Cicurug dan Desa Warnasari Kec. Surade.
  2. Bantuan keuangan bagi kelompok UP2K : Desa Pulosari Kec.Kalapanunggal/P2WKSS sebesar Rp. 8.000.000,-; Desa Panumbangan Jp.tengah/10 Program PKK sebesar Rp. 8.000.000,-; Desa Sukaraja Posyandu sebesar Rp. 5.000.000,-; Desa Sukaraja Kesrak PKK, KB dan Kes sebesar Rp. 5.000.000,-; Desa Cijurey Kec.Gegerbitung sebesar Rp. 8.000.000,-; Desa Tenjolaya Kec.Cicurug Rp. 8.000.000,-.
  3. Bantuan keuangan Pasar Desa senilai Rp. 150.000.000,00 bagi Pasar Desa Nangkakoneng Kec. Cikidang, Pasar Desa Loji Kec. Simpenan, Pasar Desa Sukamulya Kec. Cikembar.
  4. Pendataan BUMdesa, Bimtek BUMDesa, Bimtek bagi Penerima Bantuan UP2K dan Pasar Desa senilai Rp. 348.000.000,-.

Keluaran atau output dari kegiatan fasilitasi penguatan perekonomian mikro perdesaan BUMDesa, Pasar Desa dan UP2K adalah:

  1. Terlaksananya fasilitasi penguatan perekonomian mikro perdesaan di 60 unit BUMDes di Kabupaten Sukabumi.
  2. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BUMDesa di 60 Desa di Kabupaten Sukabumi.
  3. Meningkatnya kemampuan pengelolaan BUMDesa di 60 Desa di Kabupaten Sukabumi.
  4. Terlaksananya fasilitasi penguatan perekonomian mikro perdesaan 3 unit Pasar Desa dan kelompok UP2K di 6 Desa di Kabupaten Sukabumi.
  5. Meningkatnya kapasitas unit usaha Pasar Desa di 3 Desa pada 3 Kecamatan di Kabupaten Sukabumi.
  6. Meningkatnya kemampuan dagang unit usaha Pasar Desa di 3 Desa pada 3 Kecamatan dan semakin berdayanya kelompok UP2K di 6 Desa di Kabupaten Sukabumi
   
 

   
   Pemanfaatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna
   

Pengembangan Kewirausahaan berbasis Teknologi Tepat Guna  adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan alih teknologi  dalam  rangka  memperkenalkan serta memasyarakatkan berbagai spesifik Teknologi Tepat Guna di Perdesaan terutama dalam upanya meningkatkan pendapatan masyarakat miskin agar terbebas dari kemiskinan.

Pemanfaatan dan penerapan Teknologi Tepat Guna adalah merupakan suatu rangkaian kegiatan alih teknologi dalam rangka memperkenalkan  serta memasyarakatkan berbagai spesifik Tekologi Tepat Guna di Pedesaan terutama dalam upaya meningkatkan  pendapatan masyarakat miskin agar terbebas dari kemiskinan.

Timbulnya tekologi dikarenakan adanya kebutuhan  manusia  untuk mempermudah dalam mengerjakan suatu. istilah Teknologi Tepat Guna merupakan suatu gambaran dimana pemanpaatan teknologi tepat guna sesuai dengan waktu, tempat, dan guna  sesuai dengan yang dibutuhkan sehingga berguna untuk mempermudah melakukan  suatu  pekerjaan,  mempercepat  pemulihan  ekonomi nasional, mempercepat kemajuan desa maka dipandang perlu melakukan percepatan pembangunan perdesaan melalui pemberdayaan masyarakat di berbagai bidang, di dukung oleh penerapan pengembangan Teknologi Tepat Guna, sesuai yang diamanatkan oleh :

  1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan danTeknologi.
  2. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2001 tentang Penerapan dan Pengembangan  Teknolodi Tepat Guna.
  3. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 151 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Gelar Teknologi Tepat Guna Tingkat Nasional.
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Pengelolaan Teknologi Tepat Guna.

Teknologi mempunyai 2 dimensi yang berbeda yaitu ilmu pengetahuan (Sciences) dan Rekayasa (Engineeng) maka berdasarkan wujudnya teknologi tidak hanya berupa peralatan atau bentuk fisik saja namun dapat pula berupa teknik, metode atau cara berproduksi. Berdasarkan hasil survey pada tahun 2001 tentang Pemanpaatan Teknologi Tepat Guna bagi industri Kecil di 47 Kecamatan terlihat bahwa industri kecil yang ada di Kabupaten Sukabumi hanya berkisar 35% yang sudah memanpaatkan Teknologi Tepat Guna dan selebihnya masih menggunakan cara-cara tradisional, terkait mengenai penguasaan teknologi upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas produksi yang diolah UKM dapat dilakukan melalui pemanfaatan teknologi yang mempertimbangkan permasalahan yang ada dalam UKM itu sendiri dengan kata lain teknologi menkadi kata kunci dalam mengenal dan memahami permasalahan dan kebutuhan UKM, pemanfaatan dan penguasaan teknologi yang tepat guna akan meningkatkan produksi dan kualitas produk UKM, dengan demikian akan mendorong penguatan usaha . Salah satu upaya yang perlu dilakukan dalam mengembangkan industri kecil yang ada di Kabupaten Sukabumi adalah memanfaatkan Teknologi Tepat Guna utuk meningkatkan mutu dan kapasitas produksi.

Manfaat dari kegiatan pemanfaatan dan Gelar Teknologi Tepat Guna adalah :

  1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat untuk mengelola dan mengembangkan peralatan/ ketetampilan TTG.
  2. Memanfaatkan kekayaan desa semaksimal mungkin sebagai salah satu sumber modal.
  3. Meningkatkan pemasaran ke luar Kabupaten Sukabumi.
  4. Meningkatkan sumber pendapatan desa dan pendapatan masyarakat desa.
  5. Memposisikan lembaga ekonomi desa khususnya BUMDesa sebagai pengelola dan koordinasi dalam memanfaatkan bantuan ekonomi yang diberikan kepada masyarakat maupun kelompok usaha di desa.

Peningkatan produk dan pengelolaan konsumsi pangan diantaranya :

  • Peningkatan  kualitas  dan  kuantitas  produk  pertanian untuk  Ketahanan Pangan; Bantuan pengembangan ekonomi Desa Pesisir, Desa Hutan, Peningkatan produksi, pemasaran  pengolahan hasil pertanian.
  • Peningkatan kapasitas SDM, kelembagaan dan manajemen, teknologi dan pemasaran.
  • Pemanfaatan Limbah menjadi industri kerajinan (Lukisan, Cindra Mata dan lain-lain).
  • Peningkatan kualitas dan kuantitas produk perkebunan Tembakau, Kelapa, Kopi Luwak.
  • Menumbuh kembangkan jiwa kewirausahaan dan kemampuan pengelolaan UEK.
  • Mengembangkan akses informasi dan pasar untuk mendukung penumbuhan dan pengembangan usaha melalui Gelar TTG Tingkat Provinsi dan Nasional.
  • Mengembangkan potensi ekonomi perdesaan dan bantuan bagi masyarakat.
  • Mendayagunakan lembaga keuangan mikro dan usaha desa sbg penggerak perekonomian perdesaan
   
C PENUTUP
 

Demikian gambaran umum tugas pokok dan fungsi Bidang Bina Pemberdayaan Usaha Ekonomi Desa serta pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Pengembangan Desa pada Tahun Anggaran 2014. Semoga dapat bermanfaat bagi seluruh stakeholders yang memerlukan.