2015-03-27: Disiplin adalah sikap yang harus terus dijaga dan dilaksanakan | 2015-03-27: Pajak merupakan pendapatan utama pemda Sukabumi | 2015-03-27: Sukabumi membaik dari tahun sebelumnya: info |
Pencarian

Kalender & Kontak
Link
Polling

Statistik User
167301
Pengunjung hari ini : 50
Total pengunjung : 84138
Hits hari ini : 101
Pengunjung Online : 1
Diposting tanggal: 29 Maret 2017

BIDANG ADM PEMDES

KABUPATEN SUKABUMI

A TUGAS POKOK DAN FUNGSI
  Bidang Bina Pemerintahan Desa dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris, Bidang Bina Keswadayaan dan Kelembagaan Masyarakat membawahkan Sub Bidang Bina Pemberdayaan Pemerintahan Desa dan Sub Bidang Bina Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Badan di bidang pembinaan pemerintahan desa
  Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Bidang Bina Pemerintahan Desa mempunyai fungsi
 
  1. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Pemerintahan Desa.
  2. Pengkajian bahan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi dan evaluasi di bidang pembinaan pemerintahan desa.
  3. Pembinaan, pengendalian, pengawasan, pelaksanaan tugas di bidang bina pemberdayaan pemerintahan desa; dan bina sumber pendapatan dan kekayaan desa.
  4. Pelaksanaan tugas pembantuan di bidang pembinaan pemerintahan desa.
  5. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama di bidang tugasnya.
  6. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan tugas.
  7. Pelaporan hasil pelaksanaan tugas.
   
 
   
B PROGRAM DAN KEGIATAN
  Ada beberapa Program/Kegiatan yang dilaksanakan oleh Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Tahun 2014, diantaranya
  1. Fasilitasi Alokasi Dana Desa
 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 12 Tahun 2007 disebutkan bahwa Alokasi Dana Desa merupakan dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten untuk Desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten untuk membiayai program Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan Pemerintahan, Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pembagian ALokasi Dana Desa pada Tahun 2014 dilakukan dengan menggunakan pola Alokasi Dana Desa minimal dan pola Alokasi Dana Desa proporsional. Pembagian Alokasi

Dana Desa tersebut diklasifikasikan menjadi 4 (empat) klasifikasi yaitu :

  1. Desa yang Sekdesnya PNS dan Lunas PBB
  2. Desa yang Sekdesnya PNS dan Tidak Lunas PBB
  3. Desa yang Sekdesnya Non PNS dan Lunas PBB
  4. Desa yang Sekdesnya Non PNS dan Tidak Lunas PBB

Fasilitasi ADD ini dimaksudkan untuk menetapkan besaran Alokasi Dana Desa, Memberikan Penjelasan mengenai penggunaan, pengelolaan ADD dan tahapan-tahapan penyaluran ADD. Sedangkan Tujuannya yaitu untuk meningkatkan pemahaman Kepala Desa terhadap pengelolaan ADD dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan meningkatkan kinerja Pemerintahan Desa.

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam hal pengelolaan ADD adalah memberikan fasilitasi penyaluran dan pengelolaan ADD sehingga dengan adanya fasilitasi ini diharapkan penyaluran ADD kepada 381 Desa di Kabupaten Sukabumi dapat teralisasi sesuai output yang diharapkan

   2. Bimbinan Teknis Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
 

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. BPD sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang mempunyai fungsi membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Anggota Badan Permusyawaratan Desa berhak :

  1. mengajukan usul rancangan Peraturan Desa;
  2. mengajukan pertanyaan;
  3. menyampaikan usul dan/atau pendapat;
  4. memilih dan dipilih; dan
  5. mendapat tunjangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

BPD sebagai lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa, seluruh anggota BPD diharapkan dapat memiliki keterampilan manajemen dan teknis untuk membantu Kepala Desa sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenangnya.

Bimbingan Teknis ini diharapkan dapat membantu seluruh anggota BPD yang baru agar lebih memahami dan terampil dalam melaksanakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan dapat bekerja sinergis dengan Pemerintah Desa

   3. Bimbingan Teknis Aparatur Desa
 

Kepala Desa dan Perangkat Desa pada hakekatnya adalah penyelenggara negara di tingkat Desa. Keberadaannya sangat strategis dalam sistem penyelenggaraan negara, karena Desa adalah muara dari semua program pemerintahan dan pembangunan, disamping itu Desa adalah basis data sebagai sumber informasi dan pembuatan kebijakan nasional dan daerah, sehingga untuk kelancaran dan kesuksesan program-program pemerintahan dan pembangunan, sudah semestinya kalau Desa diperkuat baik dari sisi kelembagaan, kapasitas aparatur dan kewenangannya

Sebagai upaya menyongsong Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, bahwa Desa diprediksi akan mengelola anggaran/dana desa yang relative besar. Oleh karena itu penguatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa, khususnya Kapasitas Pengelola keuangan Desa harus memadai agar dalam mengelola Dana Desa tersebut tidak terjadi kesalahan maupun penyelewengan

Bendahara desa sebagai ujung tombak dalam mengelola keuangan yang masuk Anggaran Pendapatan dab Belanja Desa harus betul-betul dibekali pengetahuan dan mempunyai kualifikasi teknis di bidang administrasi keuangan sehingga pengelolaan dan pertanggungjawaban dana desa menjadi lebih transparan dan akuntabel.

Melalui Bimbingan Teknis ini diharapkan dapat membantu seluruh Bendahara Desa agar lebih mengetahui dan terampil dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan keuangan Desa
   4. Kompensasi Sekretaris Desa Non PNS
 

Pengangkatan Sekretaris Desa sebelum adanya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretaris Desa menjadi Pengawai Negeri SIpil, dilakukan dengan Keputusan Bupati, Surat Keputusan Pembantu Bupati, Sekretaris Daerah, Pejabat lain yang ditunjuk oleh Bupati, Camat dan Kepala Desa. Pengangkatan tersebut tidak dalam Status PNS. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintahan ini di Kabupaten Sukabumi sebanyak 143 orang Sekretaris Desa diangkat menjadi PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2007 juga mengatur mengenai hak dan Kompensasi yang diberikan kepada Sekretaris Desa yang tidak dapat diangkat menjadi PNS. Sekretaris Desa tersebut diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa, dengan ditetapkannya PP ini, permasalahan mengenai tertib administrasi pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan dan pemberdayaan masyarakat akan dapat berjalan secara efektif.

Sesuai kebijakan Peraturan Pemerintah ini, bagi Sekretaris Desa yang tidak diangkat menjadi PNS, maka akan diberhentikan dari jabatannya sebagai Sekretaris Desa oleh Bupati atau Walikota dan diberikan tunjangan kompensasi yang dihitung berdasarkan masa kerja selama yang bersangkutan menjadi Sekretaris Desa. Besaran tunjangan kompensasi berdasarkan PP Nomor 45 Tahun 2007 yaitu:

  1. Masa Kerja 1 (Satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ditetapkan sebesar Rp. 5.000.000,-
  2. Masa Kerja lebih dari 5 (lima) tahun dihitung sebesar Rp. 1.000.000,- per tahun dengan ketentuan secara kumulatif paling tinggi Rp. 20.000.000,-
Pemerintah Kabupaten Sukabumi telah memberikan Kompensasi kepada Sekretaris Desa yang telah memenuhi persyaratan dengan masa kerja 20 Tahun keatas sebanyak 66 Sekretaris Desa dan sisanya sebanyak 77 Sekretaris Desa dengan masa kerja dibawah 20 Tahun akan diberikan Kompensasi pada Tahun 2014.
  5. Bimbingan Teknis Kepala Desa Pemula dan Ladies Program
 

Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Desa mempunyai wewenang sebagai berikut:

  1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
  2. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
  3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
  4. menetapkan Peraturan Desa;
  5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
  6. membina kehidupan masyarakat Desa;
  7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
  8. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  9. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
  10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
  11. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
  12. memanfaatkan teknologi tepat guna;
  13. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
  14. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  15. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pemilihan Kepala Desa akan dilaksanakan setelah masa masa Jabatan Kepala Desa berakhir, sehingga dengan terpilihnya Kepala Desa yang baru maka diperlukan adanya bimbingan teknis yang berhubungan dengan tugas dan wewenangnya dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Sehingga diharapkan Kepala Desa bersama Istri Kepala Desa yang baru terpilih dapat lebih mengetahui, memahami dan terampil dalam melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan Desa

   6. Penetapan Tapal Batas Desa
 

Batas Desa merupakan ciri yang memisahkan wilayah administrasi pemerintahan antara desa yang satu dengan desa lainnya. Batas Desa seringkali menjadi pemicu perselisihan antar desa apalagi kalau di lokasi perbatasan tersebut ada potensi yang dapat digali.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Sukabumi melalui Badan Pemeberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa mencoba untuk menyelesaikan pembuatan Tapal Batas Desa secara bertahap dengan harapan administrasi wilayah desa dapat lebih tertib dan perselisihan antar desa dapat diminimalisir
   
C

PENUTUP

 

Demikian sekilas pelaksanaan kegiatan di Bidang Bina Pemerintahan Desa pada Tahun 2014. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima Kasih.